JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji wacana pemberian telepon genggam (HP) gratis bagi masyarakat rendah untuk mendukung digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Masyarakat penerima manfaat yang belum memiliki HP menjadi kelompok yang diprioritaskan dalam usulan tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, rencana pembagian perangkat tersebut masih dalam tahap kajian. Penentuan penerima nantinya akan mengacu pada data dan hasil asesmen agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Secara spesifik belum dibahas, tapi saya kira pembagiannya nanti berbasis data. Sekarang ini datanya kita perkuat, nanti penyalurannya selain data adalah hasil asesmen, diprioritaskan kepada mereka yang belum memiliki HP,” kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Menurut Saifullah, rencana ini berkaitan dengan transformasi layanan bantuan sosial menuju sistem digital. Kepemilikan perangkat komunikasi diharapkan membantu masyarakat mengakses layanan pemerintah secara lebih mudah dan mandiri.
Wacana tersebut sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026). Ia menyampaikan gagasan menyediakan ponsel yang terhubung dengan rekening digital untuk mendukung penyaluran bantuan pemerintah secara langsung kepada masyarakat.
Dalam skema yang diusulkan, rekening digital tersebut diharapkan menjadi sarana untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Gagasan ini juga berkaitan dengan upaya memperkuat inklusi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang belum memiliki rekening perbankan.
Meski demikian, mekanisme pelaksanaan program HP gratis belum ditetapkan. Pemerintah juga belum memastikan besaran anggaran pengadaan perangkat maupun jadwal penyalurannya.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan pemerintah yang telah disiapkan secara lebih matang terkait dengan pembukaan rekening perbankan bagi masyarakat. Sementara itu, skema penyediaan HP gratis masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Kementerian Sosial juga menyatakan perlunya penguatan data penerima manfaat agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Selain identitas penerima, asesmen diperlukan untuk mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar memerlukan perangkat untuk mengakses layanan digital.
Jika direalisasikan, program ini berpotensi membantu mengurangi kesenjangan akses teknologi bagi kelompok penempatan rendah. Namun efektivitasnya akan bergantung pada ketepatan sasaran, ketersediaan jaringan internet, keamanan rekening digital, serta pendampingan bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan elektronik.
Untuk saat ini, masyarakat perlu memahami bahwa pemberian HP gratis tersebut masih berupa wacana yang dikaji pemerintah. Belum ada ketentuan final mengenai siapa saja yang berhak menerima, bagaimana proses pendaftaran dilakukan, dan kapan perangkat mulai dipublikasikan.
