JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan pada Kamis, 22 Oktober 2026, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Peresmian ini menandai perubahan arah kebijakan keuangan nasional, dari perluasan akses layanan keuangan menuju peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. Kegiatan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026.
Prabowo menyatakan bahwa pembentukan lembaga tersebut diharapkan memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Prabowo.
Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan merupakan penyempurnaan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Jika sebelumnya kebijakan berfokus pada perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, kini orientasinya diperluas untuk mengukur manfaat akses tersebut terhadap kondisi ekonomi keluarga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa kesejahteraan keluarga menjadi fokus utama kebijakan baru tersebut. “Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menyampaikan target penyaluran kredit rakyat sebesar Rp400 triliun pada 2027. Pembiayaan ini diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, terutama bagi petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat di pedesaan, daerah terpencil, dan kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
Prabowo menyebut penyaluran kredit sebelumnya telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Pemerintah menargetkan peningkatan pembiayaan pada tahun berikutnya agar semakin banyak masyarakat memperoleh kesempatan mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang disampaikan Airlangga, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada pada angka 69,57 persen. Perbedaan ini menunjukkan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat agar layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara bijak, aman, dan produktif.
Kebijakan kesejahteraan keuangan tersebut mencakup tiga aspek, yakni financial wellness, financial resilience, dan financial security. Ketiganya berkaitan dengan kemampuan keluarga mengelola keuangan, menghadapi guncangan ekonomi, serta menjaga keamanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa mendatang.
Dalam struktur kepengurusan, Prabowo bertindak sebagai ketua dan Airlangga Hartarto sebagai ketua harian. Jajaran pimpinan turut melibatkan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Melalui pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan dan target kredit rakyat Rp400 triliun pada 2027, pemerintah mendorong kebijakan keuangan yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tantangan berikutnya adalah memastikan penyaluran pembiayaan tepat sasaran, memperkuat usaha produktif, dan memberikan dampak nyata terhadap ketahanan ekonomi serta kesejahteraan keluarga Indonesia.
