Wakil Ketua Dekopinwil Sumbar Riko Andrian Putra Hadiri Rapat Koordinasi PMO se-Sumatera Barat
PADANG — Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Sumatera Barat, Riko Andrian Putra, S.Kom., M.Kom., menghadiri Rapat Koordinasi Project Management Officer (PMO) se-Sumatera Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Minggu, 13 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, jajaran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, serta PMO Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Rapat koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka mengaktivasi Project Management Officer (PMO) Provinsi Sumatera Barat dan PMO Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan verifikasi faktual Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah siap untuk beroperasi. Verifikasi faktual menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan kesiapan KDKMP sebelum menjalankan kegiatan operasional. Proses tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian kondisi dan kesiapan koperasi di lapangan dengan persyaratan serta ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam rapat koordinasi, para PMO membahas kesiapan pelaksanaan verifikasi faktual di masing-masing kabupaten dan kota. Penguatan koordinasi antara PMO Provinsi dengan PMO Kabupaten/Kota menjadi bagian penting agar proses verifikasi dapat berjalan secara terarah dan efektif. Kehadiran PMO dari berbagai daerah juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai tugas, mekanisme koordinasi, serta langkah-langkah yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan verifikasi faktual KDKMP. Wakil Ketua Dekopinwil Sumbar, Riko Andrian Putra, menyambut baik pelaksanaan koordinasi tersebut. Menurutnya, kesiapan KDKMP untuk beroperasi perlu didukung dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, PMO, gerakan koperasi, dan seluruh unsur terkait. “Yang paling penting adalah memastikan koperasi yang akan beroperasi benar-benar siap, baik dari sisi kelembagaan maupun kondisi di lapangan. Karena itu, koordinasi dan verifikasi faktual menjadi tahapan yang penting untuk dilakukan,” ujar Riko. Ia menambahkan, proses verifikasi faktual diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kesiapan masing-masing KDKMP sekaligus menjadi dasar untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Rapat koordinasi ini sekaligus memperkuat sinergi antara unsur pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mempersiapkan tahapan operasional KDKMP di Sumatera Barat. Dekopinwil Sumatera Barat terus mendorong komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung penguatan koperasi sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi masyarakat berbasis desa dan kelurahan.